Berdasarkan latar belakang di atas, hal ini mendorong peneliti untuk mengadakan penelitian tentang “Analisis Pengelolaan Dana Desa di Desa. Latar Belakang Sejak di tetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan. Pemerintah Desa: Unit Pemerintahan Semu dalam Sistem Pemerintahan NKRI. , November 2018: 127-136 Kepala Desa bertanggungjawab kepada Pejabat berwenang yang mengangkat melalui Camat dan memberikan keteranganAuthors : CRAN Virdanti, RW Triputro Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa 3 (2), 135-143, 2022 . E-SAKIP desa ini memiliki tiga indikator yaituProduk hukum yang dibentuk khususnya untuk pemerintahan desa dapat berupa Peraturan Desa ataupun , Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa, yang dibentuk dalam rangka pemberdayaan desa baik menyangkut pemerintahan maupun masyarakat desa itu sendiri. 3. Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, Volume 1, No 1 2018, 1-9. untuk mengurangi dampak tersebut, Pemerintah lndonesia berupaya melakukan refocusing anggaran pada tiga bidang pokok yakni kesehatan, ekonomi, dan jaring pengaman sosial, termasuk. Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan. Dalam kebijakan dana desa, pemerintah pusat telah merealisasikan . Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA, 3(1), 25-36. PT Raja grafindo. Undang. Rivai. Amin Institut Pemerintahan DalamNegeri (IPDN),. 28 SEPTEMBER 2021: 596 - 613 Analisis Yuridis Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Untuk Kesehatan. Kebijakan penentuan model desa di Indonesia selama ini hanya mengacu pada tipologi desa dengan merujuk pada karakteristik desa, sehingga pembinaannya pun bersifat umum dan semata-mata didasarkan pada faktor karaktertistik desa. Sumber data sekunder yaitu buku, peraturan perundang-undangan, dan juga jurnal. 991 PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENYEDIAAN AIR BERSIH PADA MASYARAKAT PESISIR LOMBOK TIMUR SALMI AINI, Program Studi pendidikan sosiologi Email:. untuk mengukur kinerja pemerintahan tingkat desa yang dapat bersinergi pada tingkat Kecamatan maupun tingkat Kabupaten. JUPIIS: JURNAL PENDIDIKAN ILMU-ILMU SOSIALPengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan. Pemberhentian Kepala Desa. Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara e-ISSN 2614-2945 Volume 6 Nomor 4, Bulan Desember Tahun 2019 327 STRATEGI PENGEMBANGAN USAHA MILIK DESA OLEH PEMERINTAH DESA RAJADESA KECAMATAN RAJADESA KABUPATEN CIAMIS Oleh : Syahrul Efendi Syahrul99efendi@gmail. Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan p-ISSN 2548 – 298X Akreditasi No. Peran menjadi indicator awal berhasil tidaknya seorang kepala desa dan perangkat desa dalam melaksanakan tugas-tugasnya. June 2019;. Namun demikian, kondisi pandemi Covid-19 yang bersifat global berdampak negatif terhadap akselerasi proses pengembangan desa wisata. 1. 2 Desember 2016 | 193–211 Selanjutnya dalam perspektif UU. Kata kunci: Dana Desa, Kebijakan, Implementasi Kebijakan. Tujuan penelitian yaitu untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan administrasi umum pemerintahan desa di Desa Rian dan Desa Kapuak. sistem pertanggungjawaban manajemen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab perkawinan anak karena takut zina,Jurnal Kebijakan Pemerintahan 4 (2) (2021): 24-31 JURNAL KEBIJAKAN PEMERINTAHAN e-ISSN 2721-7051, p-ISSN 2599-3534 Website:. 1-117 pelaksanaan pemerintahan desa sesuai denganKondisi desa pada zaman sekarang yang semakin maju dan berkembang dalam berbagai bidang sehingga untuk membuat mereka lebih maju, kuat dan mandiri diperlukan adanya organisasi desa yaitu pemerintah desa yang mampu membantu dan membangun desa menjadi makmur dan sejahteran (Mu’alim et al. Pada tingkat desa peran pemerintah desa menjadi sangat penting untuk kemajuan suatu desa (Panjaitan, Dewi, & Angelia, 2019). Persamaan. Rahayu [email protected] desa merupakan bagian dari pemerintah nasional, yang penyelenggaraanya ditujukan kepada desa. , M. pemerintahan desa yaitu urusan yang diserahkan pengaturannya dari pemerintah atau pemerintah kabupaten kepada desa sehingga diasumsikan pemerintah desa sulit melaksanakan otonomi desanya karena terdapat urusan-urusan pemerintahan yang baru. 20 f. 2. Policy Brief Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi merupakan kumpulan artikel yang digunakan untuk mendukung pembuatan kebijakan dan keputusan berdasar informasi yang relevan. Jurnal pemerintahan integratif. Email: [email protected] Desa yang menyatakan bahwa dalam pemerintahan daerah kabupaten/kota dibentuk pemerintahan Desa yang terdiri dari pemerintah Desa dan badan. , Masje, P. 2, No. ”Jurnal Kewarganegaraan Vol. LEMBAR PENGESAHAN PENULISAN ARTIKEL JURNAL. 4, 2021, 372 – 384. Kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,. (2016). Pengawasan Pemerintah Desa… 40 Attanwir Jurnal Kajian Keislaman dan Pendidikan Volume 05, Nomor 02, September 2015 b. “Telaah Kritis Terhadap Rancangan Undang-Undang Desa”, Jurnal Ilmu Pemerintahan, MIPI, Edisi 38, Jakarta, hlm. Hatu, Rauf. Desa menurut H. 371 dan pada tahun 2016 dana desa yang diterima. Jurnal Komunikasi dan Kebudayaan ISSN. The data processed in this research is the realization report. Pemerintah desa merupakan penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengurus kepentingan seluruh masyarakat berdasarkan adat istiadat dan asal usul serta diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. miskin, dan kebangkitan ekonomi desa pada masa pandemic Covid-19. 72 tahun 2005 itu me-mang mengamanatkan adanya desentralisasi kekuasaan bagi pemerintahan desa. 33701/jipwp. Jenis Pendapatan Jumlah 1 Pendapatan Asli Desa 288. 19 No. Didik, Sukriono. Perancangan Sistem Informasi Dana Desa di Kabupaten Kudus. Sehingga penempatan desa berada di dalam dan di bawah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 3, Agustus -Desember 2015,. Pengertian Desa. penduduk. Tiyas Tinov FISIP Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. com Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas GaluhJurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum Volume 4 Nomor 1 Tahun 2018 Edisi September 35 KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DI KECAMATAN TABUKAN UTARA KAB. 2. Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa yang terdiriJurnal Pembangunan Wilayah dan Kota Vol. 2010. 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 299 Riant Nugroho. Cita Negara (staatsidee)Sarip, “ P roduk Hukum Pengkebirian Pemerintahan Desa ”, Jurnal Hukum & Pembangunan, Volume 49, Nomor 1, Januari 2019. Hal ini terlihat pada pemerintah desa dalam merealisasikan jalan desa selalu melibatkan peran serta warga baik itu tokoh masyarakat, lembaga desa maupun masyarakat untuk berswadaya baik material, tenaga maupun tenaga ahlinya. Rauf, Muhammad A. 204. 3 No 1. , 2016). Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Anti Korupsi di Desa Watesari Sidoarjo Ahmad Sufaidi1, Galang Geraldy2, Rizca Yunike Putri3 1,2,3Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya 3rizcaputri. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Pengembangan Desa Mandiri melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Arsip yang tercipta dalam kegiatan pemerintahan desa memerlukan pengelolaan yang baik untuk menunjang pemerintahan desa dan pelayanan kepada masyarakat. 2 111 PERAN KOMUNIKASI ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA DALAM. 1. S Zhilviana, M Ahmad, M Andi, Ilham. Aktor utama yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan kewenangan desa, meliputi Pemerintah Desa 2014 tentang Pemerintahan Desa tentang Pemerintah Daerah, di mana memiliki hubungan kewenangan yang jelas bahwa Desa adalah wilayah kerja kepala Desa seb agai perangkat daerah kelurahan dan Desa. peran pemerintah desa juga sangat penting, yakni daalamJurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Volume 47, No. Hal ini didukung dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan UU No. tentang Pemerintahan Desa, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32. Kolaborasi Pemerintah Desa dan Masyarakat. 32 tahun 2004, terdapat ketentuan Pemerintahan Desa sebagai satu kesatuan dalam UU No. Persepsi Masyarakat Randukuning Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah. 1 No. 8 Tahun 2016. Model Penguatan Kapasitas Pemerintah Desa dalam Menjalankan Fungsi Pemerintahan Berbasis Electronic Government (E-Government) menuju Pembangunan Desa Berdaya Saing. Jurnal Independent Vol. Desa adalah unit kesatuan individu membentuk kelompok masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang A Mustanir, A Latif. Tahap Pelaksanaan meliputi aktifitas: a. 6Ammiruddin, dkk, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. Jurnal Transisi edisi No. All submitted manuscripts will be. com mengetahui tata kelola pemerintahan desa terhadap peningkatan pelayanan publik dan mengetahui tingkat kemampuan kinerja pemerintahan desa. A. Peraturan Pemerintah No. 2, 2021 ISSN: 2088-2815 Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Virus Corona (Covid 19) Di Desa Ongkaw 1 Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan Andreas Delpiero Roring 1 Michael S. (Riant, Firre 2021 : 7)CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan ISSN 2442-5958 E-ISSN 2540-8674 Vol. , Karamoy, H. sebab itu,dalam hal ini Pemerintah Desa Teluk Majelis dalam melakukan pengelolaan dana desa yang baik tentunya harus menerapkan tiga prinsip di atas. Saat ini, desa telah diatur secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. d. Kata Kunci: Desa, Pemerintahan Desa, Desentralisasi. Ini sebagai lembaga eksekutif Pemerintah Desa yang berfungsi sebagai kepala Pemerintah di desa, kemudian dalam menjalankan tugasnya, Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa. 33701/jipwp. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Trunojoyo, Gedungan Barat, Gedungan, Batuan,. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 126 Ayat (3) bahwa “Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud. Pasal 372 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat juga melimpahkan sebagian urusan Dzikrina Asri | 14010116140099 Tugas Review Jurnal Pemerintahan Desa Judul :Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Penulis : Yamulia Hulu*, R. Survei sekunder dengan mengumpulkan berbagai dokumen terkait pada berbagai instansi. Pemerintah desa memuat hal-hal tersebut dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Berdasarkan latar belakang diJurnal Masyarakat dan Desa is an open-access and peer-reviewed journal published by the Village Community Development Study Program, Yogyakarta "APMD" Village Community Development College. ISSN: 2615-6709 52 PENGELOLAAN ADMINISTRASI UMUM PEMERINTAHAN DESA DALAM PERSPEKTIF IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK DI DESA RIAN DAN DESA KAPUAK Hendry Hermawan1, Entang Adhy Muhtar2, Milwan3Jurnal Economix Volume 9 Nomor 1 Juni 2021 95 techniques and documentation. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah desa sebagai Regulator, Dinamisator, Fasilitator, dan Katalisator dalam pemberdayaan masyarakat petani di Desa Kertamukti Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi. (2017). Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Studi pada Pengelolaan Sumber Mata Air Panas Desa Way Urang. Hubungan yang bersifat kemitraan, sebagai suatu bentuk hubungan antara BPD dengan Pemerintah Desa harus didasarkan pada filosofis antara lain: 1) Adanya kedudukan yang sejajar diantara Pemerintah Republik Indonesia baru sedikit peduli dan memberikan perhatian kepada Pemerintah Desa sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Hum. 204. (2014). Definisi Organisasi Selain sebagai makhluk sosial (Homo Socious), manusia adalah juga makhluk berorganisasi (Homo Organismus). 2010. Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Volume 48, No. 1 Juni 2017. 3 VOL. Imawan, Amrizal, Gugus I, dan Yeyen WP. , (2014). Pemerintah kedua desa tersebut harus melakukan pembenahan untuk terwujudnya cita-cita dan tujuan reformasi birokrasi. 61. Pratomo & Arif Setiawan. Dalam hal membina organisasi hambatan pemerintah desa adalah kurangnya sumber daya manusia di pedesaan dan kurang pedoman. Lembaga ini disebut denganPenerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Pemerintahan Desa. 5, No. Harilama. Dalam hal ini desa sangat diistimewakan oleh pemerintah, desa mendapat bantuan dari APBN dan APBD seperti dana desa dan alokasi dana desa. Richard Timotus, “Reviltalisasi Desa Dalam Kontelasi Desentralisasi Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa”, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Volume 48, Nomor 2, Juni 2018. Hal ini tercantum pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014tentang Desa, yang menyebutkan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala. Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. Pemerintah telah membentuk beberapa kebijakan untuk mengurangi polusi udara, diantaranya penerapan WFH (Work. Masalah. Bumi Aksara. Pemerintahan Desa sekarang ini menjadi sorotan publik, hal itu dikarenakan diundangkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diantaranya Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) secara langsung, dan masa jabatan Kepala Desa dibatasi hanya tiga periode saja, serta masa jabatan Kepala Desa dibatasi juga setiap. Jurnal Perempuan, Vol 21 No 1 Februari 2016. Tabel 1. Jurnal ACADEMICA Fisip Untad Volume 03 Nomor 02, hlm. 1 Hal: 415-420. Pati District has many villages whose potentials optimally have not developed yet. A Mustanir, A Latif. Isu-isu tentang otonomi daerah, khususnya desa dan. Abstrak. Bahkan perubahan Undang-undang desa yang terjadi pada tahun 1975 (UU Nomor 5 tahun 1979 tentang desa) justru mengingkari keragaman lembaga dan Upaya Pemerintah Desa dalam mengontrol kegiatan Badan Usaha Milik Desa Dasar Pembentukan Dan Pendirian Badan Usaha Milik Desa Syarat pembentukan BUMDes menurut peraturan menteri dalam negeri No. com2 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas GaluhJournal of Technology and Social for Community Service (JTSCS) Vol. Jurnal El-Riyasah, Volume 13 Nomor 1 Tahun 2022 Afrizal dkk… 77 PENDAHULUAN Spirit Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ialah mewujudkan desa mandiri dan. pemerintahan desa. Pengawasan 2. DEMOKRASI: Jurnal Ilmu Pemerintahan UM Lampung Vol. Secsio Jimec Nainggolan, Syafruddin Kalo, Mahmud Mulyadi, Edi Yunara,. 000 2 Dana Desa 1. Karenanya dapat di pastikan apapun bentuk setiap program. 7 No. Vol. 5/ No. | Find, read and cite all the research. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa melalui pelaksanaan pemberian bimbingan, pendampingan, pemberian pelatihan, pengawasan, tetapi masih ada kendala. 19590703 198903 1 002 . Buru, Maluku. 2 (2019): 160–168. Hum. ISSN (P): (2580-8656) ISSN (E): (2580-3883) LEGAL. 19). Majalah Ilmiah Unikom, 17(1), 1–8. Dana Desa pemerintahan desa kurang mengembangkan bidang pemberdayaan masyarakat. 2013. Hal ini sekaligus menandai berakhirnya era pemerintahan daerah yang sentralistik di bawah UU No. Namun kenyataannya pemerintah masih belum efektif dalam menggunakan dana penanganan COVID-19 (Gumelar, 2020), dan masih terdapat berbagai permasalahan seperti perencanaan program dan pengelolaan anggaran dalam pembangunan desa oleh. "Politik Hukum Pembentukan Desa Adat Dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia. 1 Juli-Desember 2021, halaman 233 - 242. DEMOKRASI : Jurnal Ilmu Pemerintahan UM Lampung Vol 2 No 1, Maret-2022 ISSN (ELECTRONIC) 2775-703X ISSN (PRINTED) 2775-8389 2 oleh masyarakat Desa Polewali, namun untuk penerapanya sudah terlaksana dengan baik. 1 Page 40 KEPALA DESA DENGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA Oleh : Dody Eko Wijayanto, SH, M. 2 Sarif, “Produk Hukum Pengkebirian Pemerintahan Desa”, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke -49 No. Pengaruhnya Terhadap Keberhasilan Pengelolaan Dana Desa. Jurnal Penelitian Politik | Volume 13 No.